 |
| Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno saat memimpin Rapat Koordinasi Kepala Dinas Kesehatan se Sumatera Barat, Kamis (14/5). |
Padang--Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan tugas besar saat ini adalah memutus mata rantai penyebaran virus Corona (Covid-19) melalui local transmission atau penyebaran lokal di Sumbar. Dimana dari 19 kabupaten/kota, hanya tersisa tiga daerah yang masih zero Covid-19 atau zona hijau.
Hingga Kamis(14/5) total telah 371 orang yang terkonfirmasi positif terinfeksi positif Covid-19. Dengan rincian 133 orang dirawat di berbagai rumah sakit, isolasi mandiri 73 orang, Bapelkes 14 orang dan di BPSDM 44 orang, meninggal dunia 21 orang dan sembuh 86 orang.
Sementara total Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 8.844 orang. Proses pemantauan 271 orang, dengan rincian karantina Pemda 38 orang dan 233 orang isolasi mandiri. Selesai pemantauan 8.573 orang.
Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 645 orang. Dari 645 PDP tersebut, 55 orang masih dirawat di berbagai rumah sakit rujukan sambil menunggu hasil lab. Dinyatakan negatif, pulang dan sehat sebanyak 590 orang.
"Secara umum penanganan Covid-19 di Sumbar sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Meskipun begitu hingga kini masih cenderung ada peningkatan kasus positif Corona yang terjadi," kata Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno saat memimpin Rapat Koordinasi Kepala Dinas Kesehatan se Sumatera Barat, Kamis (14/5).
Saat ini kasus Covid-19 Sumbar telah 371 orang, dan sudah melewati prediksi sejumlah ahli dari Universitas Andalas yang menyebutkan 350 kasus di pertengahan Mei 2020. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengaku optimistis kurva kasus Covid-19 di wilayahnya bisa segera selesai dalam waktu dekat ini.
"Kita sudah melakukan penanganan dengan baik. Sebentar lagi kita memasuki fase puncak dan setelah itu diharapkan terus turun," katanya.
Irwan mengatakan dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, ada 3 daerah yang negatif kasus Covid-19 atau menjadi zona hijau yaitu Sawahlunto, Sijunjung, dan Kota Solok.
"Untuk kota Padang saat ini masih berjuang memutus kasus penyebaran Covid-19 dari berbagai klaster. Dari sekitar 15 sampai 16 klaster, sudah ada 8 klaster yang putus kasus penyebarannya," katanya.
Irwan mengapresiasi daerah yang berhasil menekan angka penularan bahkan yang berhasil menihilkan kasus positif covid-19. Menurut Irwan daerah tersebut sukses melakukan tracking, isolasi dan memutus mata rantai penularan covid-19.
"Saat ini ada beberapa klaster penularan yang masih berlanjut di Sumbar. Seperti klaster Pasar Raya Padang, klaster Payakumbuh dan RSUD Padangpanjang. Diharapkan daerah-daerah tersebut dapat melakukan tracking dan isolasi agar angka penularan tidak lagi bertambah," katanya.
Pemprov Sumbar melalui dinas kesehatan di Kabupaten Kota bisa bergerak cepat untuk melakukan pemeriksaan massif kepada para warganya. Selain itu, dia menyatakan klaster-klaster penyebaran Covid-19 di daerah-daerah lainnya si Sumbar juga saat ini sudah mulai menunjukkan penurunan.
"Laju penyebaran Covid-19 di Sumbar berhasil ditekan dengan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemeriksaan secara massif," katanya.
Walaupun ada peningkatan kasus positif di Sumbar. Ini berarti ditemukan orang-orang yang berpotensi menularkan sehingga bisa diputus mata rantai Covid-19 ini.
"Coba bayangkan kalau orang tanpa gejala tidak teridentifikasi, berapa banyak orang-orang akan terinfeksi oleh mereka sehingga kasus semakin membesar," katanya.
Ia menjelaskan hingga saat ini jumlah pasien positif COVID-19 di Sumbar sebanyak 72,6 persen merupakan orang dalam pemantauan (ODP) dan orang tanpa gejala (OTG) dan hanya 27,4 persen pasien dalam pengawasan (PDP) yang berada di rumah sakit.
"Artinya data ini memperlihatkan ada upaya serius Sumbar untuk mendeteksi sebanyak mungkin OTG dan ODP karena mereka adalah sumber penular," katanya.
Menurut gubernur, jika ada daerah yang pelit mengirim tes Swab ke Laboratarium Kesehatan RS Unand Padang, berarti kepala daerahnya adalah sosok yang jahat.
"Karena ingin daerahnya zero positif Covid-19, sehingga kepala daerahnya enggan mengirim tes SWAB serta melakukan tracking terhadap warganya. Padahal, seluruh pembiayaan tes Swab gratis, tidak dipungut bayaran, dan menjadi tanggung jawab Pemprov, kok masih ada kepala daerahnya enggan periksa SWAB," katanya.
Ia menyampaikan, jalan pikiran kepala daerah itu, harus diluruskan oleh kepala dinas kesehatan. Sebab, jika dibiarkan, wabah virus Corona di daerah tersebut bakal banyak merenggut nyawa masyarakat, karena penanganannya sudah terlambat. Ini akan dipertanggung jawabkan kepala daerah bersangkutan kepada Allah SWT.
Karena itu, gubernur mengajak seluruh kadiskes seluruh daerah di Sumbar, harus pro aktif dalam melakulan tracking terhadap orang-orang yang pernah kontak dengan kasus positif Covid-19 sambil diambil tes Swab mereka.
Gubernur mempertanyakan, bagaimana penularan Covid-19 bakal habis di Sumbar, jika cara berpikir di antara kepala daerah banyak yang salah.
"Saya perintahkan kepala dinas kesehatan harus mampu meluruskan jalan pikiran kepala daerah yang tak benar itu," katanya.
Terkait dengan pasien Covid-19 yang akan dirujuk ke rumah sakit jiwa. Tindakan tersebut diambil karena mereka stres dalam perawatan saat ini. Banyak pasien yang bisa terkena stres tinggi, imunnya menurun, sebab di sana mereka dikurung dalam ruangan kecil hanya 2X3 meter, apalagi mereka juga lihat ada pasien meninggal.
"Padahal imunnya harus meningkat demi sembuh dari corona. Banyak cerita dari pasien itu dirawat di ruangan rumah sakit dengan status positif. Sudah dilakukan 6 kali tes swab tetap saja menunjukan hasil positif Covid-19.
Tetapi setelah diisolasi mandiri di rumah dalam waktu tiga hari pasien menampakan perubahan yang baik. Pertama kali tes langsung negatif, hingga tiga kali tes tetap negatif dan akhirnya sembuh," katanya.
Gubernur Sumbar berharap prediksi puncak penyebaran virus Corona di Sumbar akan memasuki puncak pada akhir bulan ini sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya.
"Kita tetap berpegang pada Permenhub 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah, dan kriteria pembatasan perjalanan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19," katanya.