Gubernur Sumbar Minta Dukungan Ketua MPR Percepatan Pembangunan
Jakarta—Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan saat ini secara fisik bangunan Monumen Nasional Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota sudah hampir rampung, namun masih butuh penyelesaian pada beberapa sisi, termasuk interior.
Gubernur Mahyeldi meminta dukungan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo untuk percepatan pembangunan Kawasan Monumen Nasional PDRI yang masih belum selesai 100 persen.
"Monumen ini adalah pengingat tonggak sejarah peristiwa PDRI yang menjaga kedaulatan NKRI di mata internasional saat agresi Belanda II. Sejarah yang fundamental ini penting untuk diingat guna meningkatkan rasa nasionalisme salah satunya dengan penyelesaian pembangunan Monas PDRI," katanya saat diterima beraudiensi oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di ruangannya, Selasa (16/11/2021).
Monumen itu adalah pengingat peristiwa sejarah saat PDRI menjadi penyambung nafas kedaulatan bangsa saat Agresi Belanda II. Ketika itu Desember 1948, Belanda dengan cepat menguasai Yogyakarta melalui Agresi Belanda II. Pemimpin Indonesia, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditangkap bersama sejumlah tokoh seperti Sutan Sjahrir, Agus Salim, Mohammad Roem, dan AG Pringgodigdo.
Namun Presiden Soekarno masih sempat memberikan mandat pada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk PDRI di Sumatera Barat guna mempertahankan kedaulatan RI. Tanpa PDRI, Indonesia belum tentu sampai pada kondisi seperti saat ini karena itu Monumen Bela Negara memiliki arti penting sebagai pengingat perjuangan tersebut.
Sebelumnya Mahyeldi juga sudah meminta dukungan dari Kementerian Pertahanan serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Selain meminta dukungan Gubernur Mahyeldi sekaligus mengundang Ketua MPR RI Bambang Soesatyo untuk menghadiri Peringatan Hari Bela Negara ke-73 di Koto Tinggi Sumatera Barat sambil meninjau kondisi Monas PDRI.
Tanpa PDRI, Indonesia belum tentu sampai pada kondisi seperti saat ini karena itu Monumen Bela Negara memiliki arti penting sebagai pengingat perjuangan tersebut.
Mahyeldi mengatakan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Hari Bela Negara ke-73 pada 19 Desember 2021 akan diisi dengan berbagai acara antara lain Tour de PDRI, seminar, FGD, bakaba Bela Negara, Napak tilas, dan lain-lain yang dapat menciptakan semangat Bela Negara khususnya di kalangan pelajar dan milenial.
 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi dan rombongan saat melakukan audiensi dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo minta dukungan kelanjutan pembangunan monumen nasional PDRI, Selasa (16/11) |
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyambut baik undangan Gubernur Sumbar dan akan menjadwalkan untuk menghadiri peringatan Hari Puncak Peringatan Hari Bela Negara ke-73 tahun 2021 di Sumbar pada 19 Desember mendatang.
Terkait percepatan keluarnya Inpres Percepatan Penyelesaian Kawasaan Monumen Bela Negara, Ketua MPR MPR Bambang Soesatyo akan mencoba mendorong agar pihak terkait bisa merealisasikannya. Ia mendukung agar draf Instruksi Presiden tentang Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara bisa segera diterbitkan.
Dia berharap Inpres tersebut menjadi payung hukum terpadu agar pembangunan monumen yang sudah dimulai sejak 2012 bisa segera diselesaikan sebelum perayaan Hari Puncak Peringatan Bela Negara pada 19 Desember 2021.
Ikut dalam audiensi itu Sekretaris Daerah Sumatera Barat, Hansasri, Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, Jefrinal Arifin, Kaban Penghubung Provinsi Sumatera Barat, Andre Setiawan dan perwakilan dari Lintas Budaya Foundation.
Untuk diketahui, pembangunan kawasan Monumen Bela Negara di Koto Tinggi Kabupaten Limapuluh Kota didahului dengan penyusunan rencana induk hingga seminar nasional baik di Padang maupun di Jakarta. Pemerintah kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara dengan membangun Monumen Bela Negara yang terletak di Jorong Sungai Siriah.
Untuk menentukan lokasi pembangunannya saja, sempat memakan waktu hingga tiga tahun lebih dengan rapat berkali-kali melibatkan lima kementerian yang antara lain Menkopolhukam, Kemenhan, Kemendikbud, Kemensos dan Kementerian PUPR. Sebab basis PDRI tidak hanya di Koto Tinggi, namun juga di Bukittinggi, Solok Selatan dan daerah lainnya di Sumbar.
Pembangunan monumen PDRI di Koto Tinggi ini telah dimulai sejak tahun 2012 dan terbengkalai disebabkan tak tersedianya anggaran. Saat ini Monumen telah siap 90 persen. Hanya akses jalan masih belum memadai menuju kesana. (rel/bs)